Program Analog Switch Off (ASO) akan mulai dilakukan pada 2 November, namun tak serentak. Apakah hal itu sesuai undang-undang?
Pengumuman migrasi ke tv digital disampaikan langsung Menkominfo, Johnny G. Plate Senin (24/10) dalam jumpa pers di Jakarta. Namun, Plate menyebut belum semua daerah akan migrasi ke tv digital pada 2 November.
“Dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang akan dilakukan analog switch off saat ini pada 2 November, yaitu 8 kota dan Kabupaten di 4 wilayah siaran telah dilaksanakan analog switch off pada bulan April yang lalu,” kata Plate.
“Jabodetabek yang terdiri dari 9 kabupaten dan kota akan dilaksanakan analog switch off pada bulan November 2022 dan 173 kabupaten kota non teresterial service atau tidak ada layananTV teresterial,”lanjut politikus partai Nasdem tersebut.
“Dengan demikian ada 222 kabupaten kota yang total analog switch off,” katanya lagi.
Peraturan tentang ASO tertuang pada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Pada pasal 60A ayat 2 berbunyi “Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch ofl diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini,”
Tanggal 2 November sebetulnya menjadi tenggat akhir yang ditetapkan Kominfo. Sebelumnya, Kominfo menetapkan 5 Oktober sebagai tenggat waktu bagi wilayah Jabodetabek untuk melaksanakan ASO.
Akan tetapi, ketaksiapan masyarakat membuat Kominfo memundurkan tenggat waktu untuk Jabodetabek ke tanggal 2 November. Namun Plate menyebut, masih ada beberapa daerah yang belum dapat migrasi usai tenggat waktu itu selesai.
“Masih terdapat 292 kabupaten/kota yang akan kita lakukan analog switch off sesuai kesiapan-kesiapan wilayah,” lanjut dia.
Plate menyebut migrasi ke tv digital sebetulnya sudah siap secara infrastruktur. Hanya saja, ia mengakui distribusi set top box masih mengalami kendala.
“Dari sisi infrastruktur multipleks tanggal 2 November, keseluruhan infrastruktur multipleks sudah akan tersedia, baik yang disiapkan oleh penyelenggara muks yaitu televisi-televisi swasta yang sudah diberikan lisensinya maupun oleh pemerintah, Kominfo dan TVRI dari infrastruktur secara nasional sudah siap,” jelas Plate.
“Namun dari sisi distribusi set top box yang masih harus kita sempurnakan,” lanjutnya.
Di sisi lain, untuk wilayah Jabodetabek, pemerintah telah melakukan distribusi 98,44 persen STB dari total 479 ribu STB yang harus dibagikan ke keluarga miskin.
Angka tersebut dibagi dengan rasio pemerintah menyiapkan sebanyak 359.617 STB dan seluruh penyelenggara multipleks menyediakan 112.484, atau pemerintah menyiapkan 76 persen set top box Jabodetabek dan penyelenggara mux atau televisi swasta menyediakan 24 persen.
Di tempat yang sama, Menko Polhukam MahfudMD mengatakan ASO dilakukan secara bertahap mulai November karena mesti menyiapkan beberapa hal, terutama STB.
“STB-nya itu pemerintah sudah menyelesaikan [distribusi],TV swasta baru 4,4 persen sehingga harus diatur kembali,” ungkap dia.
[Gambas:Video CNN]
(lth/lth)
Sumber: www.cnnindonesia.com
