Studi Ungkap Mayoritas Warga RI ‘Omdo’ Soal Perlindungan Lingkungan

Studi mengungkap mayoritas warga RI menganggap melindungi lingkungan dari kerusakan adalah kewajiban moral. Masalahnya, mereka minim perbuatan.

Jakarta, CNN Indonesia

Mayoritas warga Indonesia menganggap melindungi lingkungan dari kerusakan di tengah krisis iklim adalah kewajiban moral. Namun di sisi lain, mereka tak banyak melakukan aksi tersebut alias omong doang.

Hal tersebut terungkap dalam sebuah studi yang dilakukan Pusat Komunikasi Perubahan Iklim Universitas Yale di Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Development Dialogue Asia, Communication for Change, dan Kantar Indonesia.

Studi tersebut dilakukan pada periode Juni-Juli 2021 dengan melakukan wawancara terhadap 3,490 orang Indonesia berusia 16 tahun secara nasional di 34 provinsi.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasil studi kuantitatif dilanjutkan dengan 14 kegiatan diskusi terbatas selama Juli-Agustus 2022 bersama Communication for Change di Jakarta, Jayapura (Papua), Tarai Bangun (Riau), Kisaran (Sumatera Utara), serta Tegal, Demak, dan Semarang (Jawa Tengah) yang menghasilkan segmentasi audiens dan panduan adaptasi pesan perubahan iklim.

Enggar Paramita, dari Development Dialogue Asia mengatakan hasil studi itu menunjukkan bahwa 91 persen orang Indonesia merasa melindungi lingkungan dari kerusakan imbas ulah manusia adalah kewajiban moral bagi kepentingan bersama.

“90 persen merasa bertanggung jawab untuk mengurangi kerusakan demi kepentingan generasi mendatang. 82 persen bahkan merasa bersalah terhadap hal-hal negatif yang manusia lakukan terhadap lingkungan,” kata Enggar, mengutip keterangan tertulisnya, Jumat (6/10).

Namun demikian, perasaan bersalah itu tidak diiringi dengan mendukung aksi peduli lingkungan. Hasil studi tersebut menunjukkan baru sekitar 18 persen orang Indonesia yang pernah berdonasi kepada kelompok pemerhati lingkungan, kemudian 4 persen responden pernah ikut aksi boikot.

Sisanya lebih memilih aksi lewat kanal-kanal media sosial. Misalnya, mengekspresikan pandangan pribadi di media sosial (16 persen), mendorong orang untuk beraksi (10 persen), menandatangani petisi online (8 persen), atau mengontak para pejabat via media sosial (5 persen) adalah hal-hal yang responden biasa lakukan.

Secara umum, tergambar dari studi Yale tersebut bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan masalah perubahan iklim. Namun, sebagian besar warga Indonesia masih awam soal langkah apa yang harus mereka ambil terkait masalah ini.

Disorot Presiden Jokowi

Masalah perubahan iklim jadi sorotan bagi pemimpin dunia, termasuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mewanti-wanti masyarakat mengenai ancaman krisis dari perubahan iklim yang kian nyata.

“Hati-hati, ancaman perubahan iklim sudah nyata dan dirasakan semua negara di dunia,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi cuaca dan suhu Bumi yang memanas tak hanya dialami Indonesia, melainkan berbagai negara dari seluruh penjuru dunia.

Dampak dari krisis perubahan iklim itu, kata Jokowi, telah menyebabkan krisis pangan, baik itu beras hingga gandum. Kondisi itu menyebabkan harga pangan naik, salah satunya terjadi di Indonesia.

Jokowi juga mengingatkan terkait kerusakan lingkungan, baik itu lahan hutan, hutan hujan tropis, hingga hutan mangrove di Indonesia. Ia meminta agar masyarakat memberikan perhatian lebih kepada kondisi kerusakan yang terjadi di sejumlah hutan Indonesia.

Jokowi lalu meminta agar masyarakat mulai menanam pohon secara masif saat musim penghujan tiba. Khususnya penanaman pohon mangrove di daerah pesisir.

“Hati-hati. Saya titip kepada pegiat lingkungan, ketua adat, para penyuluh, agar kita giatkan kembali rehabilitasi hutan, perbaikan hutan,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(tim/dmi)




Sumber: www.cnnindonesia.com