Segenting itukah Proyek Giant Sea Wall?

Giant Sea Wall atau tanggul Jakarta digadang-gadang kembali soal urgensinya oleh capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Memangnya tak ada solusi lebih murah?

Jakarta, CNN Indonesia

Alih-alih menuntaskan pembangunan Giant Sea Wall di Teluk Jakarta yang amat mahal, studi mengungkap pentingnya membereskan dulu masalah lain yang lebih genting, terutama anjloknya tanah ibu kota.

Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta proyek tanggul laut raksasa itu digenjot. Baginya, megaproyek itu adalah jawaban buat fenomena naiknya permukaan air laut hingga hilangnya sejumlah pulau di RI.

“Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam,” kata Prabowo, dalam seminar nasional ‘Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut’, di Jakarta, Rabu (10/1).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar pendukung paslon nomor urut 2, mengungkapkan biaya untuk membangun Giant Sea Wall itu mencapai Rp164,1 triliun.

Dorongan penuntasan proyek ini senada dengan hasrat lama Presiden Jokowi yang belum kesampaian.

“Urusan air laut yang masuk ke darat, untuk sementara saya kira tanggul laut sudah dikerjakan, tetapi dalam jangka panjang memang giant sea wall itu harus juga segera dikalkulasi dan segera dimulai,” kata dia, usai meresmikan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022).

Marthin Hadiwinata, Koordinator Nasional, Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), mengkritik seminar tersebut seolah-olah menjadikan Giant Sea Wall sebagai satu-satunya jawaban solusi yang mutlak yang harus dilakukan Pemerintah.

“Padahal masalah isu baik sosial-ekonomi dan teknis lingkungan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1).

“Proyek tersebut tidak menyelesaikan masalah kritis tetapi hanya menjadi solusi palsu untuk mengeruk keuntungan ekonomi,” lanjut dia.

Tiga fase proyek

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menjelaskan signifikansi proyek bernilai total Rp5.677 Triliun itu terkait posisi Jakarta yang 40 persen wilayahnya merupakan dataran rendah yang berada di bawah muka air laut pasang.

Sementara, lebih dari separuh penduduk Jakarta tinggal di area pesisir dan aktivitas perekonomian utama perkotaan juga banyak berkembang di kawasan ini.

Efeknya, “banjir di kawasan pesisir Jakarta diperburuk dengan menurunnya muka tanah akibat ekstraksi pemanfaatan air tanah dalam yang berlebihan.”

Untuk itu, KPPIP menilai perlu ada mega proyek Giant Sea Wall, atau resminya bernama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), yang dilakukan dalam tiga tahap yang intinya terdiri dari tanggul pantai dan tanggul laut.

Pertama, Fase A, yang menjadi satu-satunya prioritas KPPIP, dimulai dengan peletakan batu pertama pada Oktober 2014, atau di akhir masa Pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

“Fase A disebut dengan tanggul pantai, kenapa? karena dia adanya di pantai. Itu tugasnya salah satunya melindungi dari rob, banjir rob. Kita buat itu karena adanya emang di pesisir. Jadi berhadapan langsung dengan pantai atau pemukiman,” kata Kabid Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ciko, saat dikonfirmasi, Rabu (4/1/2023).

Airlangga menyebut fase ini butuh dana Rp16,1 triliun (Kementerian PUPR Rp10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp5,8 triliun).

Fokusnya tahap ini adalah penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai sepanjang 30 kilometer dan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.

Merujuk data yang diperoleh CNNIndonesia.com per 2022, target pembangunan tanggul pantai di pesisir utara sepanjang 46 kilometer. Namun, pengerjaannya baru selesai sekitar 13 kilometer.

Sisa 33 kilometer pembangunan tanggul pantai itu akan dikerjakan oleh Pemprov DKI sejauh 11 kilometer, Kementerian PUPR sejauh 11 kilometer, dan sisanya oleh PT Pelindo II atau KSOP Sunda Kelapa.

Meski baru sebagian, pakar menilai ada dampak positif dari tanggul pantai Jakarta berupa pengurangan titik banjir rob.

“Setelah dibuat tanggul-tanggul, meski belum selesai, itu sudah mengurangi titik banjir rob. 2007 lebih dari 20 lokasi. Sekarang itu tersisa delapan lokasi saja,” ungkap peneliti geodesi dan geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas, dalam wawancara video konferensi dengan CNNIndonesia.com, Kamis (10/2/2022).

Kedua, Fase B. Fokusnya adalah membangun tanggul laut luar barat dan waduk besar, diperkirakan akan dibangun pada periode 2018 sampai 2022. Namun, sejauh ini tahap tersebut belum juga jalan.

Airlangga menilai fase ini butuh dana Rp148 triliun.

Ketiga, Fase C berfokus pada pembangunan tanggul luar timur, yang pada rencana awal, akan dibangun setelah 2023.

“Tanggul laut itu adanya di fase B dan fase C. Fase B dan C ada menjorok ke laut, seperti itu. Dia tidak berbatasan langsung dengan pantai atau pesisir. Fase B dan C dikerjakan oleh Kementerian PUPR,” kata Ciko.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja juga mengakui saat ini pembangunan tanggul yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat masih terfokus pada tanggul di bibir pantai.

“Giant Sea Wall belum mulai kerjaannya, tapi kalau tanggul pantai, itu dikerjain kita sekarang. Kalau tanggul lautnya belum ada kerjaan apa-apa sekarang,” ungkap Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ciko, Rabu (23/2/2022).

Dalam prosesnya, pembangunan proyek ini tak selalu berjalan sesuai rencana. Proyek reklamasi ini ditolak oleh warga dan aktivis lingkungan, selain sempat dihentikan tahapannya oleh beberapa gubernur DKI.

EKOMARIN menilai tanggul Jakarta memiliki desain yang tak bersahabat dengan lingkungan bak septic tank raksasa, menyulitkan nelayan mencari ikan, hingga pembenaran reklamasi oleh pengembang.

Masalah penurunan muka tanah di halaman berikutnya…




Sumber: www.cnnindonesia.com