Peneliti Dukung Copot Kepala BRIN: Kebijakannya Ganggu Ekosistem Riset

Masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi (MPI), yang juga merupakan para peneliti, mendukung pencopotan Laksana Tri Handoko dari kursi Kepala BRIN. Apa sebabnya?

Jakarta, CNN Indonesia

Masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi (MPI) mendukung pencopotan Laksana Tri Handoko dari posisi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Simak rincian alasannya di sini.

Juru Bicara MPI Akhmad Farid Widodo, yang juga merupakan peneliti di BRIN, mengatakan pimpinan lembaganya menciptakan situasi yang kontraproduktif dalam penyelenggaraan riset dan inovasi serta merusak relasi kelembagaan Iptek.

“Kepemimpinan saudara Laksana Tri Handoko sebagai pimpinan BRIN telah menciptakan situasi yang kontraproduktif dalam penyelenggaraan riset dan inovasi serta merusak relasi kelembagaan Iptek dengan sektor-sektor terkait,” kata dia lewat keterangan tertulis, Kamis (2/2).

Ia menilai rekam jejak Handoko saat menjadi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), maupun saat jadi Kepala BRIN, “jauh dari nilai-nilai pengelolaan lembaga pemerintah yang professional dan bertanggung jawab.”

“Kondisi tersebut menyebabkan langkah-langkah pemajuan iptek nasional serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan riset dan inovasi nasional tidak mungkin berjalan tanpa adanya pergantian Kepala BRIN,” tutur MPI.

Selain pergantian Kepala BRIN, Farid juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan dan pelaksanaan yang dihasilkan oleh BRIN selama ini “yang telah mengganggu ekosistem riset nasional.”

Komisi VII DPR sebelumnya mendesak pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Desakan itu merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala BRIN yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai NasDem pada Senin (30/1).

Komisi VII DPR juga merekomendasikan agar dilakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022 oleh BPK. Sementara itu, Laksana Tri Handoko enggan menanggapi desakan mundur dari Komisi VII DPR.

“Saya enggak ada tanggapan kalau mengenai itu, entar aja,” ujar Handoko di kantor BRIN Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (31/1).

Teranyar, kantor BRIN Pasuruan, Jawa Timur, ditutup oleh Handoko, Selasa (31/1), lantaran perubahan status menjadi Kawasan Kemitraan Eksternal (KKE).

“Bersama dengan ini diinformasikan, bahwa kawasan Watukosek Pasuruan Jawa Timur akan menjadi Kawasan Kemitraan Eksternal (KKE),” tulis nota dinas yang ditandatangani Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) tertanggal 30 Desember 2022, yang didapatkan oleh CNNIndonesia.com, Rabu (1/2).

“Kami imbau kepada seluruh sivitas yang saat ini bekerja pada kawasan tersebut agar segera memilih Kawasan Kerja Bersama (KKB) terdekat,” lanjut nota tersebut.

(can/arh)






Sumber: www.cnnindonesia.com