Oppo Respons Kasus IMEI Ilegal, Singgung Komitmen pada Aturan

Oppo Indonesia buka suara soal kasus IMEI ilegal yang bakal berujung pemblokiran ratusan ribu ponsel.

Jakarta, CNN Indonesia

Oppo Indonesia enggan berkomentar lebih jauh saat perusahaannya disinggung keterlibatan kasus ponsel dengan IMEI (International Mobile Equipment Identity) ilegal.

Kondisi ini berkenaan dengan dibongkarnya jaringan kasus mafia IMEI ilegal oleh Bareskrim Polri.

“Kalau untuk yang terkait itu saya belum bisa komentar karena memang itu di luar konteks acara,” kata Head of PR Oppo Indonesia Baskoro Adiwiyono, Rabu (2/8).

Dia hanya menjelaskan bahwa Oppo selalu mengikuti arahan dan juga peraturan dari pemerintah, terkait penyelenggaraan bisnis di Tanah Air.

“Sehingga bagi kami yang paling penting adalah bagaimana teknologi dan inovasi yang kami kembangkan selama bertahun-tahun ini bisa sampai ke tangan masyarakat sesuai dengan koridor regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Soal komunikasi dengan pihak regulator, “tentunya kami lakukan secara rutin karena bagaimana pun juga bagi kami sebagai pelaku industri, komunikasi yang terjalin baik antara pelaku industri dan regulator adalah kunci.”

IMEI merupakan identitas yang terdapat pada setiap perangkat ponsel baik yang menggunakan sistem operasi Android maupun iOS.

Fitur ini berfungsi untuk mengidentifikasi secara unik alat dan atau perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.

Bareskrim Polri kemudian membongkar jaringan mafia IMEI ilegal di Centralized Equipment Identity Register (CEIR). Dua ASN dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Bea Cukai ditetapkan sebagai tersangka.

Sekitar 191 ribu ponsel, mayoritas iPhone, yang menggunakan IMEI bodong yang terkait jaringan ini pun terancam dimatikan alias shutdown. Kini, polisi tengah menyusun jadwal shutdown hp-hp itu.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi meminta kepolisian berhati-hati dalam pemblokiran Hp dengan IMEI ilegal itu. Menurutnya pemblokiran harus dilakukan pada produk yang belum terjual ke konsumen.

Heru menambahkan pemblokiran IMEI harus dilakukan hati-hati dan mengutamakan kepentingan konsumen. Menurutnya konsumen juga bisa menjadi korban dalam kasus ini, karena tidak mengetahui produk yang mereka beli dimasukkan ke tanah air dengan cara yang tidak sesuai aturan.

Seharusnya, kata dia, pemerintah ataupun pihak berwenang menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang secara resmi menggunakan oknum untuk mengakali registrasi IMEI.

[Gambas:Video CNN]

(can/arh)





Sumber: www.cnnindonesia.com