Indeks

Meta Respons Potensi Blokir Facebook Jika Sebar Hoaks di Pemilu 2024

Kominfo membentuk tim gugus tugas untuk mengawasi konten hoaks dan disinformasi menjelang Pemilu 2024.

Jakarta, CNN Indonesia

Meta, induk perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp, mengaku akan berkomunikasi erat dengan Pemerintah menjelang Pemilu 2024 di Indonesia.

Noudhy Valdryno, Public Policy Manager Meta Indonesia, awalnya menjelaskan soal sejarah Gugus Tugas Pemilu yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beserta para perusahaan media sosial pada 2019.

Saat ditanya soal sebaran hoaks dan potensi pemblokiran platform yang memfasilitasi hoaks, Ryo, panggilan akrabnya, memilih diam. Public Relation Meta Maruli Ferdinand menyela pertanyaan yang diajukan.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita fokus di program dulu, soal pemilu entar aja,” timpal Maruli, saat ditemui di Hard Rock Cafe Jakarta, Selasa (6/12).

Meski demikian, Ryo menjelaskan pada 2019 pihaknya sudah berkomunikasi erat dengan pemerintah dan penyelenggara Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk memastikan konten yang diunggah aman.

“Tentunya menjelang tahun-tahun pemilu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, Meta akan selalu berkomunikasi erat dengan pihak penyelenggara dan pemerintah setempat,” ujarnya.

“Tujuannya sama, memastikan konten-konten yang beredar di platform kami aman,” sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan akan memutus layanan platform yang menyebar konten hoaks kala Pemilu.

“Iya kalau melanggar ya bisa saja, contoh yang kemarin mereka yang tidak mendaftar seperti PSE, kan ada yang melanggar, kita tutup,” kata dia, di kantornya, Rabu (19/10).

Kominfo lewat aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki otoritas memutus layanan digital, baik itu Facebook, Google, TikTok atau lainnya.

Usman yang juga pernah bertugas sebagai direktur komunikasi politik tim pemenangan Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu menyebut Kominfo sudah ada kerja sama dengan platform digital ihwal pemberantasan hoaks di 2019.

Berdasarkan catatan Kominfo, dari 2016 sampai 2020 ada 1.300 konten problematik terkait politik di Indonesia.

Kemudian pada April 2019, kata Usman, Kominfo mengidentifikasi 277 hoaks tentang politik, dan meningkat dibandingkan April 2018 yang hanya terdapat 18 hoaks.

(can/arh)



[Gambas:Video CNN]




Sumber: www.cnnindonesia.com

Exit mobile version