Merdeka Mengajar Rilis Fitur Baru, Bikin Guru Tak Ribet Administrasi

Platform Merdeka Mengajar kini punya fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang disebut bisa mengurangi beban administrasi.


Jakarta, CNN Indonesia

Platform Merdeka Mengajar kini resmi punya fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yang diklaim mengurangi beban administrasi. Guru pun dapat lebih fokus kepada aktivitas belajar mengajar.

“Penggunaan fitur baru ini mulai dilakukan nanti di tahun 2024. Guru dan kepala sekolah dapat lebih dahulu membuat sasaran kinerja pegawai melalui Platform Merdeka Mengajar dan akan mengumpulkannya mulai 1-31 Januari 2024,” ujar Temu Ismail, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), di kantornya, Jakarta, Selasa (19/12).

“Sedangkan untuk Bapak-Ibu kepala sekolah, yang mana juga sebagai pejabat pembina kepegawaian atau menilai kinerja gurunya, dapat mulai mengisi rencana sasaran kinerja pegawaianya mulai tanggal 15 Januari 2024 melalui Platform Merdeka Mengajar,” imbuhnya.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Temu menyebut fitur baru ini juga terkoneksi dengan E-Kinerja atau sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam acara yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyebut fitur dapat digunakan tak hanya oleh guru ASN, tetapi juga juga guru non-ASN, termasuk di sekolah swasta.

Nunuk mengatakan fitur baru ini membuat beban administrasi guru dan kepala sekolah berkurang. Hal tersebut diharapkan dapat berdampak pada proses pembelajaran yang lebih baik.

“Praktisnya, dokumen yang diisi dan disiapkan menjadi lebih sedikit sehingga beban administrasi guru dan kepala sekolah mulai berkurang,” ujar dia.

“Relevannya, praktik kinerja mengacu pada delapan indikator Pendidikan yang direkomendasikan sehingga pengelolaan kinerja akan sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan,” tuturnya.

“Harapannya, penilaian kinerja akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas,” tambah Nunuk.

Lebih lanjut, fitur baru ini disebut sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PermenPANRB No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

[Gambas:Video CNN]

(lom/arh)



Sumber: www.cnnindonesia.com