Menkominfo Blak-blakan Soal BAKTI Terseret Kasus Suap SAP

Proyek BTS 4G yang dikerjakan BAKTI Kominfo sedang diselidiki Kejagung karena dugaan korupsi. Simak rincian proyeknya di sini.


Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi merespons kasus suap perusahaan perangkat lunak Jerman SAP SE (SAP) yang melibatkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

“Itu kan peristiwa tahun 2015-2018, dan itu peristiwa udah lama. Dan kebetulan Dirutnya Pak Aji juga sudah almarhum. Ini kan sebenarnya, udahlah, kalau saya mau bicara ini kan persaingan antarkorporasi internasional,” ujar dia, di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (18/1).

Toh sebenarnya angkanya juga, mohon maaf, tidak terlalu signifikan. Kalau bicara cuma Rp12 miliar di proyek di [saat] namanya masih BP3TI, namanya belum BAKTI. Tapi kalau ada memang masalah hukum dan lain-lain, silahkan aja aparat penegakan hukum, tidak masalah,” tambahnya.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, Budi menyebut dirinya telah meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kominfo untuk memeriksa hal ini.

“Saya sudah minta Irjen (Inspektorat Jenderal) untuk memeriksa ini. Cuma masalahnya, dirut ketika itu sudah almarhum. Tapi kalau lembaga penegak hukum mau menindaklaknjutinya, silahkan saja,” kata Budi.

Sebelumnya, Kementerian Kehakiman AS mengungkap perusahaan perangkat lunak Jerman SAP SE (SAP) terlibat penyuapan lembaga pemerintah di Afrika Selatan dan Indonesia.

Dalam rilis resmi Kementerian Kehakiman AS, SAP disebut akan membayar lebih dari US$220 juta untuk menyelesaikan penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).

Hal tersebut terjadi imbas pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) setelah terendus skema pemberian suap kepada pejabat pemerintah di Afrika Selatan dan Indonesia.

Khusus untuk kasus di Indonesia, Departemen Kehakiman AS mengungkap SAP terlibat penyuapan terhadap pejabat Indonesia “demi mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas” dalam berbagai kontrak dengan departemen, lembaga, dan lembaga di Indonesia.

Respons BAKTI

Merespons hal ini, Kepala Divisi Humas dan SDM BAKTI Kominfo Sudarmanto mengungkapkan pihaknya “berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum kasus SAP.”

“Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, BAKTI berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi,” menurut Sudarmanto dalam keterangan tertulis yang didapat CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

Ia menjelaskan BP3TI berubah menjadi BAKTI Kominfo melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI pada 2018.

“Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis, pada tahun 2018, BLU BAKTI menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Miliar,” katanya.

“Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(lom/arh)



Sumber: www.cnnindonesia.com