Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dugaan korupsi pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang menyangkut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Proyek macam apakah yang membuat BAKTI Kominfo tersandung kasus ini?
Penyidikan dalam kasus ini sendiri fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.
Paket-paket proyek itu berada di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
“Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (7/11).
Awal mula
Pada 2021, BAKTI Kominfo berkomitmen untuk membangun total 7.904 BTS 4G di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Pembangunan ini disebut akan dilakukan dalam dua fase, di mana 4.200 desa kelurahan dilakukan pada 2021, dan dilanjutkan 3.704 dilakukan di 2022.
Proyek pembangunan dimulai dengan BAKTI Kominfo bersama penyedia jaringan terpilih yang menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah 3T tersebut.
Dilansir detikcom, proyek ini diawali dengan dua paket yang ditandatangani antara BAKTI Kominfo dengan Fiberhome – Telkom Infra – Multitrans Data di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta.
Mereka sepakat akan membangun BTS 4G di Paket 1 dan Paket 2 selama dua tahun (2021-2022) dengan total nilai kontrak kedua paket sebesar Rp9,5 triliun.
Proyek tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan BTS 4G yang telah dibangun beserta seluruh perangkat dan infrastruktur pendukungnya.
Hingga April 2022, proyek Paket 1 dan Paket 2 atau proyek fase 1 ini baru mencapai 86 persen. Dilansir situs Kominfo, sekitar 1.900 lokasi telah on air dari target 4.200 lokasi pada proyek fase 1.
Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menyatakan pembangunan BTS 4G merupakan bagian dari upaya “untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif”.
“Pemerintah melakukan pemerataan pembangunan dengan dasar no one will be left behind. Saat ini, rata-rata progres pembangunan BTS 4G Fase 1 adalah 86 persen di mana 1.900-an lokasi telah on air dari target 4.200 lokasi pada tahun 2022,” jelas dia di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (15/4), dikutip dari situs Kominfo.
Menurutnya, pembangunan fase 1 tersebut terus dikebut dan ditargetkan selesai 100 persen pada tahun 2022.
“Untuk pembangunan BTS 4G tahap 2 di 3.704 lokasi, akan dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan fiskal. Tahun 2022, anggaran yang ada akan dialokasikan untuk pembangunan BTS 4G di 2.300 lokasi,” tuturnya.
Usai proyek untuk Paket 1 dan Paket 2 berjalan, proyek dilanjutkan dengan penandatangan Paket 3, Paket 4, dan Paket 5 pada 26 Februari 2021 dengan total nilai kontrak Rp18,8 triliun.
Kehadiran lima paket proyek tersebut diharapkan dapat mengatasi desa dan kelurahan di wilayah 3T yang tidak terjangkau sinyal internet 4G.
Menkominfo Johnny G Plate menjelaskan proyek ini didanai dari berbagai sumber, salah satunya Universal Service Obligation (USO).
“Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024, yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp 28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO),” tutur Plate.
Selain itu, Menkominfo menjelaskan sebagian dana lainnya berasal dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM).
Kini proyek pembangunan BTS 4G ini membuat BAKTI Kominfo tersandung kasus dugaan korupsi. Terbaru, kantor Kominfo digeledah oleh Kejagung dalam kasus yang sudah masuk tahap penyidikan ini.
Adapun dua lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu Kantor Kementerian Kominfo di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat. Satu lagi adalah Kantor PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Jl Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Kominfo sendiri menyebut pihaknya akan kooperatif selama masa penyidikan berlangsung.
“Kementerian Kominfo kooperatif atas upaya ini dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan segera terselesaikan,” ujar Usman Kansong, Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).
Meski demikian, Menkominfo mengatakan BAKTI memiliki keunikan dibanding satuan kerja (satker) lain di kementeriannya.
“Ini BLU (Badan Layanan Umum) BAKTI, itu ciri khasnya punya kewenangan manajemen sendiri, berbeda dengan satuan kerja lainnya di bawah direktorat jenderal. Kalau BLU itu dipimpin oleh direksi dan dewan pengawasnya,” imbuh dia.
[Gambas:Video CNN]
(lom/lth)
Sumber: www.cnnindonesia.com
