Jakarta, CNN Indonesia —
Media asal Amerika Serikat National Public Radio (NPR) tinggalkan Twitter-nya usai dicap sebagai media yang didanai pemerintah di platform media sosial tersebut.
“Akun organisasi NPR tidak akan lagi aktif di Twitter karena platform ini mengambil tindakan yang merusak kredibilitas kami dengan menyiratkan secara keliru bahwa kami tidak independen secara editorial,” ujar lembaga penyiaran ini dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN.
“Kami tidak akan menempatkan jurnalisme kami di platform yang telah menunjukkan minat untuk merusak kredibilitas kami dan pemahaman publik tentang independensi editorial kami,” lanjutnya.
Akhir pekan lalu, Twitter melabeli media ini sebagai organisasi “media yang berafiliasi dengan negara” yang serupa dengan outlet propaganda asing seperti RT dan Sputnik dari Rusia.
Hal tersebut dengan cepat ditentang oleh NPR yang didanai secara publik oleh para pendengarnya. CEO NPR John Lansing menyebut pelabelan tersebut “tidak dapat diterima.”
Namun, Twitter pada akhir pekan lalu malah memperbarui label tersebut menjadi “media yang didanai pemerintah” (Government-funded media).
Lansing mengatakan lembaga penyiarannya meninggalkan Twitter untuk melindungi kredibilitasnya imbas dari label tersebut.
“Pada titik ini saya telah kehilangan kepercayaan saya terhadap pengambilan keputusan di Twitter. Saya perlu waktu untuk memahami apakah Twitter dapat dipercaya lagi,” kata Lansing, dikutip dari Engadget.
Dalam sebuah surat pada para staf NPR, Lansing bahkan menyebut akan sangat merugikan jika mereka masih membagikan pekerjaannya di platform yang mengabaikan independensi NPR.
“Jutaan orang Amerika bergantung pada NPR dan stasiun radio publik setempat untuk mendapatkan jurnalisme layanan publik yang berbasis fakta, independen, dan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan informasi mengenai dunia dan komunitas mereka sendiri,” ujar Lansing dalam sebuah email kepada para staf NPR pada Rabu (12/4).
“Akan sangat merugikan bagi pekerjaan serius yang Anda semua lakukan di sini jika terus membagikannya di platform yang mengaitkan lembaga federal untuk media publik dengan pengabaian independensi atau standar editorial,” lanjutnya.
Lebih lanjut, NPR tidak akan lagi “memposting konten baru” di platform tersebut. NPR memberikan juga tenggang waktu dua minggu kepada para pekerja yang menangani akun Twitter NPR untuk menyusun ulang strategi media sosial mereka.
Salah satunya strateginya adalah mereka mengarahkan pengikut Twitter NPR ke buletin dan akun penyiar di platform media sosial lainnya.
Sementara itu, perusahaan ini menyerahkan kepada para staf untuk memutuskan apakah akan tetap menggunakan akun Twitter pribadi mereka atau tidak.
Dalam serangkaian tweet pada Rabu (12/4) setelah pengumuman NPR, Musk terus berdebat dengan media tersebut dan menuduhnya “munafik” dalam penjelasannya tentang bagaimana NPR didanai.
Musk pun mengunggah tangkapan layar situs NPR yang menyoroti soal pendanaan pemerintah federal AS.
“Pendanaan federal sangat penting untuk layanan radio publik kepada publik Amerika dan kelanjutannya sangat penting untuk stasiun dan produser program, termasuk NPR,” demikian kutipan di situs NPR itu.
Selain NPR, baru-baru ini Twitter juga menerapkan label “media yang didanai pemerintah” pada akun Twitter BBC, sebuah langkah yang juga ditentang oleh media tersebut.
(lom/arh)
Sumber: www.cnnindonesia.com
