Kominfo Soal Anjuran ATSI Kurangi BHP Jadi Insentif 5G: Realistis

Pembicaraan soal frekuensi sisa TV analog dipakai untuk 5G kembali mengemuka di medsos. Apa benar demikian?

Jakarta, CNN Indonesia

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mempercepat penyelesaian dan optimalisasi program pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk mendukung transformasi digital nasional.

Percepatan itu mencakup Pembangunan Base Transceiver Station (BTS), jaringan serat optik Palapa Ring, dan pengoperasian Satelite Republik Indonesia (SATRIA)-1.

Pemerintah sendiri terus mengkaji dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperluas konektivitas ke berbagai daerah, khususnya jaringan 5G, untuk meningkatkan kecepatan internet yang lebih baik. Upaya itu dilakukan melalui sinergi dengan beberapa operator seluler.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait itu, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Stafsus Menkominfo) Sarwoto Atmosutarno menyebut anjuran Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) kepada Pemerintah untuk mengurangi Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi sebagai insentif 5G merupakan permintaan yang realistis.

Meski realistis, namun kata Sarwoto, tetap dibutuhkan diskusi lanjutan untuk perumusan formulasi yang tepat. Sehingga insentif bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan negara.

“Sebenarnya realistis, tinggal formulanya saja,” kata Sarwoto seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (23/11).

Selain berdiskusi dengan para pelaku usaha, dalam hal ini, operator seluler melalui ATSI, pemerintah masih melakukan pembelajaran dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu sukses menggunakan konektivitas 5G untuk mendorong transformasi digital.

“Tujuannya agar dapat mencari pemanfaatan terbaik dari konektivitas 5G hingga bisa mendapatkan gambaran bagaimana negara lain meregulasi para penyelenggara telekomunikasinya untuk memacu konektivitas 5G,” ujarnya.

Salah satu pembelajaran terbaru dari penyelenggaraan 5G di China. Menurutnya, ekosistem 5G mulai dari infrastruktur hingga pengguna di China telah tertata sehingga lebih mudah mendorong penyediaan konektivitas tersebut.

“Harapannya dari pembelajaran tersebut didapatkan juga gambaran bagaimana negara-negara yang sudah sukses tersebut menghadirkan regulasi yang tepat untuk para penyelenggara telekomunikasi,” tambahnya.

Dari pembelajaran-pembelajaran tersebut, lanjut Sarwoto, diharapkan Pemerintah Indonesia bisa mengadaptasi dan menemukan keputusan yang tepat untuk penyelenggaraan 5G yang merata termasuk untuk pemberian insentif.

“Terkait dengan 5G ini kami kami lagi benchmark ke mana-mana, dari tempat yang sudah sukses. Kayak hari ini ada tamu dari China, kami tanyakan bagaimana insentif diberikan kepada operator atau penyelenggara di sana,” kata Sarwoto.

Terkait dorongan untuk menghadirkan jaringan 5G lebih masif di Indonesia, Direktur Penataan Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemenkominfo, Denny Setiawan mengonfirmasi adanya pembentukan gugus tugas (task force) untuk menentukan bentuk insentif 5G bagi industri telekomunikasi.

“Arahan Pak Menteri Kominfo untuk membentuk task force ini, sudah bertemu para CEO (operator) beberapa waktu lalu, menugaskan Ditjen SDPPI dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) untuk membuat task force dan ini sedang berproses,” ujar Denny.

(osc)



Sumber: www.cnnindonesia.com