Kominfo Gandeng PIP Edukasi Masyarakat Ciptakan Pemilu Damai 2024

Kementerian Kominfo menggandeng Penyuluh Informasi Publik (PIP) untuk mengawal Pemilu Serentak 2024 agar berjalan damai.


Jakarta, CNN Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng Penyuluh Informasi Publik (PIP) untuk mengawal Pemilu Serentak 2024 agar berjalan damai. PIP akan bertugas untuk menyebarluaskan informasi terkait pemilu dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi tersebut.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong menyatakan edukasi yang diberikan menjadi bekal bagi para PIP. Misinya untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam Pemilu 2024 dengan meninggalkan politik SARA, mengampanyekan antihoaks, antisipasi SARA hingga memeriksa calon yang akan dipilh dengan seksama.

“Edukasi ini juga terkait memberi informasi pada masyarakat agar tidak terjebak hoaks politik,” jelasnya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 di Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Usman mengatakan bahwa PIP merupakan ujung tombak diseminasi informasi publik ke seluruh pelosok negeri, termasuk di daerah terpencil yang tidak terjangkau infrastruktur telekomunikasi. Program PIP yang telah berjalan sejak tahun 2017 itu juga turut melibatkan Kementerian Agama dengan pemberdayaan Penyuluh Agama.

“Peran PIP menjadi vital di masyarakat khususnya menjelang Pemilu 2024, karena para penyuluh bertugas menyampaikan tidak hanya terkait tata cara Pemilu, namun juga mengajak masyarakat untuk mau berpartisipasi menggunakan hak pilihnya,” kata dia.

Secara berkala, PIP menyebarluaskan informasi berbagai program dan kebijakan yang menyasar langsung ke masyarakat agar lebih mudah dipahami dengan baik, tepat guna dan memberikan manfaat optimal.

“Jadi, PIP ini sebagai follow up dalam Pemilu untuk menyampaikan ide masyarakat sebagai pengawas ketika raker dengan Plt Menkominfo Pak Mahfud beberapa waktu lalu yang bermaksud mengundang KPU juga Bawaslu, tetapi memang ada dalam aturan karena pengawas Pemilu harus terdaftar dan berupa organisasi,” tuturnya.

Sebagai Key Opinian Leader di lingkungan tempat tinggal, PIP dapat menyampaikan informasi ke masyarakat melalui pendekatan yang berbeda. Menurutnya hal itu dilatari faktor kedekatan yang telah terbangun antara penyuluh dengan komunitas masing-masing.

“Informasi yang disampaikan harapannya dapat lebih diterima di hati masyarakat. Informasi yang selama ini sulit sampai dan diterima baik oleh masyarakat dengan kondisi dan karakter tertentu, dapat terpecahkan melalui peran besar PIP,” ujar Usman.

Hingga tahun 2023, Kominfo telah melibatkan 517 orang PIP yang aktif bertugas mendiseminasikan informasi berbagai program dan kebijakan strategis Pemerintah dari Sabang hingga Merauke.

“Tidak banyak tetapi mungkin kita bisa galang untuk katakanlah melaporkan. Bahkan, kami sampaikan potret saja kalau ada pelanggaran-pelanggaran hasil pemilu. PIP ini adanya di 3T, itu yang kami lakukan,” pungkasnya.

(osc)



Sumber: www.cnnindonesia.com