Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut penyebaran hoaks atau misinformasi mengalami tren peningkatan jelang Pemilu 2024. Namun, pakar meminta tak asal take-down alias putus akses.
Budi mengatakan per 18 September 2023 kemarin saja sudah ada sekitar 152 hoaks mengenai pemilu.
“Di awal tahun 2023 terdapat kenaikan dari 51 isu hoaks Pemilu sepanjang tahun 2022. Per tanggal 18 September ini ditemukan lebih dari 152 isu hoaks,” ujar Budi di acara #YukPahamiPemilu bersama Google di Jakarta, Rabu (20/9).
“Sehingga total isu hoaks sejak 2018 sampai 19 September 2023 sebanyak 1.471 isu hoaks,” imbuhnya.
Dengan peningkatan yang signifikan tersebut, Kominfo melakukan beberapa langkah penanganan baik mulai dari tingkat hulu hingga hilir.
Pada tingkat hulu, Kominfo melakukan peningkatan literasi dan kecakapan digital masyarakat dalam respon hoaks melalui kampanye edukasi dan sosialisasi anti hoaks oleh gerakan nasional literasi digital.
Pada tingkat menengah, Kominfo melakukan penerbitan klarifikasi hoaks atau debunking bersama platform digital.
“Kami juga melakukan takedown penghapusan konten hoaks terkait pemilu dan melakukan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks pemilu,” tutur Budi.
Sementara pada tingkat hilir, Kominfo memberikan dukungan data kepada Bareskrim Polri untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pembuat dan penyebaran hoaks terkait pemilu.
Pemilu damai 2024 menjadi salah satu agenda prioritas Menkominfo dalam 13 bulan sisa masa jabatannya.
Pasalnya, ruang digital menjadi salah satu media yang menjadi kunci penyebaran informasi terkait pemilu. Terlebih jumlah pemilu berusia muda yang lebih dominan.
Budi menyebut generasi milenial dan Z mencakup sekitar 52 persen demografi pemilih pada pemilu 2024. Masyarakat di generasi ini diketahui sebagai sangat aktif di internet dengan aktivitas di media sosial bisa mencapai 6 jam sehari.
Lebih lanjut, Budi menyebut pihaknya memiliki tiga strategi utama mengawal pemilu di platform digital.
“Khusus platform digital, kami akan melaksanakan tiga strategi utama yaitu memperkuat moderasi konten negatif, kampanye literasi digital bersama stakeholder strategis, dan orkestrasi komunikasi publik Pemilu damai melalui platform digital,” katanya.
‘Pemerintah bilang hoaks ya hoaks’
Kominfo sendiri punya riwayat miring dalam hal pernyataan terkait pemberantasan hoaks.
Dalam acara Mata Najwa, Oktober 2020, terdakwa korupsi proyek BAKTI Johnny G Plate, saat masih menjabat Menkominfo, menyatakan Pemerintah punya hak mencap hoaks.
“Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu (informasi) hoaks, ya dia hoaks. Kenapa membantah lagi?” cetus Johnny, Rabu (14/10/2020).
Pernyataannya itu menuai kritik kalangan masyarakat sipil lantaran seolah menegaskan yang berhak mencap hoaks dan pemilik kebenaran hanya Pemerintah.
Pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia Firman Kurniawan menyarankan ada metode berjenjang yang melibatkan beberapa unsur masyarakat untuk melakukan verifikasi haoks di Kominfo.
“Terhadap kekhawatiran adanya bias atau ketaknetralan pada kepentingan tertentu, dapat disusun metode yang berjenjang, melibatkan berbagai unsur masyarakat. Yang disebut sebagai hoaks telah melalui proses verifikasi berbagai pihak,” tutur dia, kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/10/2022).
“Sehingga dapat menepis tuduhan ketidaknetralan,” imbuhnya.
Siapa saja yang bisa terlibat? Ia menyodorkan akademisi yang independen, LSM yang bergerak di bidang informasi, hingga sejumlah media konvensional.
“Akan menjadi hal yg janggal ketika Kominfo men-take down suatu konten karena dianggap hoax, sementara oleh lembaga lainnya tidak,” pungkas Firman.
[Gambas:Video CNN]
(lom/dmi)
Sumber: www.cnnindonesia.com
