Kasih, Kalau Perlu Jabat Hingga Akhirat

Meski yang berdemo di Jakarta para perangkat desa, netizen tetap menyindir keserakahan para kades yang meminta penambahan masa jabatan.

Jakarta, CNN Indonesia

Saat perangkat desa berdemo dan membuat kemacetan panjang di Jakarta, Rabu (25/1), warganet tetap menyoroti desakan para kepala desa (kades) yang ingin menambah masa jabatan hingga 27 tahun.

Demo hari ini digelar oleh ribuan aparatur desa, yang merupakan staf di kantor desa, yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di depan kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Kemacetan panjang di sekitar Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, dan sekitarnya pun tak terhindarkan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang sempat bertemu perwakilan PPDI, Selasa (24/1), mengungkap tiga tuntutan para demonstran.

Pertama, para perangkat desa protes pemberhentian dari jabatan setiap kali ada pergantian kades. Kedua, mereka juga menuntut pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketiga, aparat desa menuntut untuk diberikan penghasilan tetap (siltap) setiap bulannya, tidak berasal dari alokasi dana desa yang sering terlambat.

“Tentu harus kita diskusi dulu dengan stakeholders masalah keuangan. Baik ibu menteri keuangan, DPR, Banggar (Badan Anggara DPR), dan lain-lain,” kata Tito.

Sepekan sebelumnya, Selasa (17/1), para kades yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) berdemo di depan gedung DPR.

Salah satu tuntutan utamanya adalah penambahan masa jabatan dari enam tahun yang diatur dalm UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sembilan tahun dan bisa dipilih kembali dua kali. Alhasil, totalnya bisa mencapai 27 tahun menjabat.

“Karena memang enam tahun ini sangat kurang, karena ketika kita jabatan enam tahun, maka kami tetap persaingan poltik. Jadi tidak cukup dengan waktu enam tahun,” aku Kepala Desa Poja, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Robi Darwis, di lokasi demo, Selasa (17/1).

Menurut dia, masa jabatan enam tahun semakin mempertajam persaingan antar calon kades.

“Karena selama enam tahun itu kita tetap ada persaingan politik, maka harapan kami ketika sembilan tahun jabatan, maka persaingan politik akan berkurang karena waktu cukup lama,” dalihnya.

Sejauh ini, demo perangkat desa maupun kata kunci kades sendiri belum masuk trending topic Twitter.

Meski demikian, demo yang sudah berlalu sepekan lebih terngiang-ngiang di kepala netizen. Buktinya, mereka, terlepas membaca atau tidak artikel soal demo terbaru, tetap menghardik tuntutan penambahan masa jabatan pada demo kades.

6th itu sudah sangat panjang. Toh kalau mau menjabat lagi ya tinggal nyalon lagi & kalau memangperformancenya bagus akan terpilih lagi,” kicau akun @Lalalostme3.

Presiden yg ngurus 1 negara aja ga selama itu masa jabatannya, ini “cuma” 1 desa aja kok minta 9th.

Akun @yugatake menyatakan, “dah dikasih 6 tahun minta nambah, kalau bukan tamak apa namanya?

Senada, @mhmdhdrans pun menilai tuntutan tersebut mencerminkan “Serakah sekali jadi manusia, dia @agenelitglobal malah mau seumur hidup.

Mau jabatan seumur hidup lagi ya?” imbuh @mamang_opik.

Netizen @SyukurOumo2 mendesak pengusiran demonstran dari kalangan aparatur desa ini karena mengkhianati amanat Reformasi soal pembatasan masa jabatan demi memangkas korupsi.

Usir pulang, gerakan kontra Reformasi.

Sementara, akun @AwamMakhluk meminta tuntutan para kades itu dikabulkan. “Kasih lah, kalau perlu seumur hidup hingga di akhirat, biar seneng,” ia berkicau dalam nada nyinyir.

Kepentingan siapa?

Akun @SebesarB pun mempertanyakan kepentingan siapa yang tengah diperjuangkan para aparat desa itu.

Warganet @FFirdau45015500 pun menilai, “Apa yang mereka perjuangkan hanya untuk kepentingan pribadi, kasihan sekali.”

Sependapat, akun @YSatriadi menilai “Memalukan, demo kok minta jabatan dengan menabrak konstitusi.

Akun @PakdheZaki pun menyoroti video viral di demo kades yang mengancam parpol jika tak mengabulkan tuntutan mereka.

Pejabat haus jabatan dan pengin menjabat di perpanjang, gak di setujui mengancam gak pilih partainya, edan memang!

@pamacadu16 pun menganggap jabatan perangkat desa mestinya dihilangkan saja karena tak banyak berperan ke warga.

Kayaknya mending di hapus ja perangkat desa. Sisakan RT sama pak modin. Itu ja yg peranya banyak ke masyarakat.

Siapa sponsornya?

Dengan tujuan demo yang tak menyentuh kepentingan langsung warga, warganet pun menyoroti siapa pendana rangkaian demo besar perangkat desa ini.

Kades pd liburan ke jkt sponsor siapa nee,” kicau akun @pramuditabogy.

Yg biayain siapa ya? Jadi curiga,” tambah akun @OLIGARKICK.

Terlebih, tak ada penerapan pengamanan ketat seperti yang digelar saat, misalnya, demo mahasiswa di DPR.

“Giliran mereka demo gak ada gas air mata,” kicau @FaizBenshadeq.

(tim/arh)






Sumber: www.cnnindonesia.com