Elon Musk akhirnya sah menjadi pemilik Twitter. Pertanyaan selanjutnya adalah akankah dia meralisasikan janjinya untuk membatalkan pelarangan terhadap akun mantan Presiden AS Donald Trump?
Sebelumnya, CEO SpaceX itu harus mengeluarkan dana hingga US$44 miliar atau sekitar Rp683,4 triliun (1USD=Rp15.531) untuk membelinya.
Penuntasan akuisisi ini sempat melewati jalan yang berliku. Gugatan ke Pengadilan Negeri Delaware, AS, ditempuh Twitter karena miliarder asal Afrika Selatan itu sempat berusaha membatalkan akuisisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di luar drama itu, Musk sejak lama menggaungkan pencabutan moderasi konten alias sensor di Twitter dan ingin menjadikannya platform yang memihak kebebasan berpendapat (free speech).
Sebelum resmi menjadi pemilik Twitter, Musk memang mengaku berencana mengaktifkan lagi akun Trump, politikus penebar hoaks dan provokasi yang memicu kerusuhan massa di Pilpres AS 2020.
“Saya pikir tidak tepat untuk menyanksi Donald Trump. Saya kira itu sebuah kesalahan,” kata Musk seperti dikutip CNN, 10 Mei 2022.
“Saya akan membatalkan sanksi permanennya. Memblokir Trump dari Twitter tidak mengakhiri suara Trump, itu justru akan memperkuatnya di antara kaum kanan dan inilah kenapa itu salah secara moral dan benar-benar bodoh.”
Mengutip NPR, Twitter menghapus akun Trump secara permanen setelah pendukungnya menggeruduk U.S Capitol (Gedung DPR-nya Amerika) pada 6 Januari 2021. Twitter pun menyatakan Trump melanggar peraturan soal hasutan kekerasan sehingga harus disanksi “untuk menghindari hasutan kekerasan lebih lanjut”.
Tindakan Twitter lalu diikuti oleh media sosial lain seperti Facebook dan Youtube.
Menanggapi kemungkinan pencabutan sanksi abadi pada Trump ini, Sumayyah Waheed dari kelompok advokat muslim untuk kebebasan sipil menilai itu sebagai sebuah kemunduran.
“Apa yang ingin direncanakan Musk dengan platform itu akan menghadirkan beberapa kemunduran, karena membiarkan kebencian dan misinformasi yang bisa membuat komunitas kita dalam bahaya,” kata Waheed yang juga anggota dari Dewan Kepercayaan dan Keamanan Twitter.
“Trump menggunakan platform itu untuk mendorong konspirasi palsu soal pemilihan umum, semua dilakukan untuk mendiskreditkan demokrasi dan memastikan dia tetap menjabat,” cetusnya.
“Sebagai bagian dari usaha itu, dia memotivasi massa kekerasan untuk menggeruduk U.S Capitol yang menyebabkan beberapa korban jiwa, dan dia menggunakan akun Twitter-nya untuk meremehkan aksi pemberontakan,” ujarnya lagi.
Sejauh ini, belum ada kepastian dari pihak Elon Musk soal pencabutan akun-akun yang pernah di-ban, termasuk Trump.
Namun demikian, dalam surat terbukannya di Twitter berjudul ‘Dear Twitter Advertisers’, Musk mengaku ingin menjadikan Twitter platform yang terbuka untuk semua. Menurutnya, orang-orang harus bisa dapat memilih apa yang diinginkan menurut pilihan sendiri.
“Seperti yang bisa Anda pilih semisal melihat film, bermain video game dari semua kalangan umur,” tulis Musk.
Musk ingin, Twitter menjadi “alun-alun kota digital’ yang sama, di mana berbagai keyakinan dapat diperdebatkan dengan cara yang sehat tanpa memakai kekerasan,” lanjut CEO SpaceX itu.
“Twitter jelas tidak bisa menjadi sebuah neraka yang bebas untuk semua, di mana apa pun dapat dikatakan tanpa konsekuensi,” tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
(lth)
Sumber: www.cnnindonesia.com
