Deret Syarat Ketat Buat Starlink Masuk RI Versi ATSI

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal perizinan layanan internet Starlink milik Elon Musk.

Jakarta, CNN Indonesia

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengeluarkan beberapa usulan syarat buat layanan internet Starlink milik miliarder Elon Musk jika hendak masuk ke Indonesia.

Mulai dari target pasar Business to Business (B2B) hingga harus memiliki izin Landing Right atau Hak Labuh.

“Usulannya lebih baik layanan Starlink masuk ke B2B, lalu harus kerjasama dengan penyelenggara satelit Indonesia, hingga harus memiliki Izin landing Right (Hak Labuh) dan Izin Jartup untuk layanan backhaul,” ujar Marwan O. Baasir, Sekretaris Jenderal ATSI di acara Selular Business Forum, Jakarta, Senin (27/11).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Starlink juga harus menggunakan Alokasi Penomoran IP Indonesia, harus membangun Server dan DRC di Indonesia dan comply terhadap Regulasi Lawfull Interception di Indonesia, dan sebagai penyelenggara jasa, Starlink harus dikenakan kewajiban untuk membayar BHP Tel (Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi) dan USO (Kewajiban Pelayanan Universal),” tambahnya.

Marwan mengatakan kehadiran Starlink akan menimbulkan pro dan kontra. Menurutnya, dukungan untuk Starlink hadir karena penyedia layanan internet satelit ini coverage-nya sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan memiliki kapasitas data rate yang besar.

Hal itu membuatnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan penetrasi internet di wilayah yang belum terjangkau layanan broadband teresterial.

Selain itu, Starlink juga bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara seluler sebagai backhaul.

Di sisi lain, Starlink juga menuai kontra karena beberapa hal, mulai dari berpotensi mengancam bisnis telekomunikasi lokal jika tidak diatur dengan tepat hingga isu keamanan data.

“Untuk yang kontra, jika tidak diatur secara tepat, bisnis Starlink berpotensi bisa mengancam bisnis penyelenggara telko nasional seperti Seluler, Jartup dan penyelenggara satelit GSO (Geostationary Orbit, orbit di khatulistiwa),” kata Marwan.

“Selain itu, harga berlangganan dan UE CPE masih mahal, Starlink belum memiliki izin penyelenggara Jasa ISP di Indonesia, dan Starlink masih memakai IP Global sehingga berpotensi ada isu PDP dan kedaulatan negara,” lanjutnya.

Dalam acara yang sama, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan pihak penyedia layanan internet (ISP) harus siap jika Starlink masuk ke Indonesia.

“Jika ditanya siap atau tidak siap, maka mau tidak mau anggota APJII yang jumlahnya 1013 ini harus siap jika Starlink masuk,” tuturnya.

Di sisi lain, Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementrian Kominfo Aju Widya Sari menyebut layanan internet satelit dibutuhkan di Indonesia lantaran masih banyak desa yang blankspot internet.

“Baru 70 persen desa di Indonesia yang ter-cover internet dan sisanya masih blankspot,” ujar Aju.

Aju mengatakan layanan internet ini bisa menjadi solusi bagi masalah pembangunan infrastruktur jaringan yang biayanya tinggi dan kerap dikeluhkan operator. Hal tersebut yang membuat pemerintah dalam hal ini Kominfo beralih ke satelit internet.

“Saat ini terdata 1020 desa dan masih banyak lagi yang mengajukan permohonan dari pemda-pemda untuk penanganan desa blankspot,” terangnya.

[Gambas:Video CNN]

(lom/arh)



Sumber: www.cnnindonesia.com