Debat Cawapres Dinilai Banyak Gimik, Cek Daftar Isu yang Luput Dibahas

Para pakar mengungkap beberapa topik lingkungan dan agraria yang terlewat dibahas dalam debat cawapres. Simak rinciannya berikut.

Jakarta, CNN Indonesia

Alih-alih membahas secara mendalam topik-topik penting isu lingkungan, debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua calon wakil presiden, Minggu (21/1) malam, lebih banyak menampilkan gimik.

Diikuti tiga calon wakil presiden (cawapres), yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, debat cawapres terakhir ini punya tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Mereka memang sempat memaparkan visi dan misi mereka jika terpilih menjadi orang nomor dua di Indonesia berkaitan dengan tema tersebut. Cak Imin sempat melontarkan istilah ‘tobat ekologis’ dan ‘etika lingkungan’, meski tak ada pendalaman lebih lanjut.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada sesi tanya jawab, tak ada pula isu yang terkait tema yang benar-benar digali, apalagi solusi.

Para cawapres tampak sibuk dengan debat kusir soal LFP, Greenflation, masalah etika, hingga membawa-bawa mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Pakar Agraria dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Ahmad Nashih Luthfi mengungkap ketiga paslon hanya menampilkan gimmick yang tidak perlu dan malah membelokkan elaborasi yang harusnya bisa lebih substantif.

“Dengan waktu yang singkat, seharusnya dimanfaatkan untuk elaborasi bukan malah menampilkan gimmick yang tidak perlu,” katanya, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Menurutnya, para cawapres masih menempatkan isu lingkungan dan agraria sebagai hal eksternal; tidak menjadikan isu-isu ini sebagai sistem mitigasi yang berfungsi untuk memfilter pembangunan.

“Di sinilah akar persoalannya. Mereka masih melihat agraria dan lingkungan sebagai ‘korban’, bukan alat untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Maka tidak heran, krisis agraria dan krisis ekologi yang berdampak pada krisis sosial pedesaan akan terus terjadi,” kata dia.

Sekjen Konsorsium Reforma Agraria Dewi Kartika menilai perdebatan antara ketiga cawapres tidak mendalam dan tidak menunjukkan arah kebijakan lingkungan jika mereka menang pilpres.

“Hanya kulit luarnya saja yang mereka bahas. Malah banyak slogan yang itu tidak penting dan tidak bisa dapat makna apapun dari istilah-istilah itu,” kata dia, yang juga merupakan satu panelis dalam debat keempat Pilpres 2024.

“Jadi saya belum bisa melihat langkah strategi, padahal pertanyaan untuk mereka banyak yang langsung menembak ke ungkapan ‘apa langkah strateginya’,” jelas Dewi.

Untuk lebih lengkapnya, berikut isu-isu terkait tema debat yang ‘khilaf’ dibahas lebih dalam oleh para cawapres:

Tanah di perkotaan

Salah satu hal penting yang kelewat dibahas, kata Ahmad, adalah masalah distribusi lahan di perkotaan.

“Isu yang tidak muncul misalnya masalah akses tanah di perkotaan. Tema seakan-akan yang dibayangkan hanya di pedesaan, pedalaman, dan maritim atau pesisir,” kata dia.

Padahal, kata dia, persoalan kepemilikan lahan ini tak hanya terjadi di pedesaan atau pedalaman. Terlebih, sebaran warga perkotaan, menurut data 2020, mencapai 56,7 persen; dan kemungkinan akan bertambah hingga 63,4 persen pada 2030.

“Populasi perkotaan terbesar itu terjadi di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali. Dan yang perlu digaris bawahi, ketimpangan tanah di kota itu besar sekali,” kata Ahmad.

Sebagai contoh, penguasaan cadangan tanah atau land banking di Jakarta saat ini dimiliki oleh 35 perusahaan pengembang atau developer swasta. Totalnya mencapai 35.468,06 hektare, setara dengan 53,55 persen wilayah Jakarta.

Jika lahan ini bisa dimiliki masyarakat biasa, Ahmad memperkirakannya dapat menampung 1.773.402 rumah dan 7.625.630 orang atau seperempat populasi DKI Jakarta.

Sementara, kata dia, para developer ini tak akan membangun rumah atau hunian murah yang bisa dijangkau oleh kaum muda berpenghasilan minimum saat ini. Ia tak kaget jika generasi muda rentan tidak memiliki tempat tinggal di perkotaan.

“Itu tidak jadi perhatian semua paslon. Padahal masalah akses lahan di perkotaan perlu jadi perhatian serius,” katanya.

Tak semua soal hilirisasi

Dewi Kartika mengaku kecewa khususnya dengan pernyataan Gibran terkait hilirisasi.

“Tapi yang paling mengecewakan itu dari Pak Gibran. Karena jawabannya justru sangat kontroversial. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan drone pestisida atau hilirisasi, tidak begitu,” kata dia.

Gibran berulang kali menyebut istilah hilirisasi sebagai salah satu program yang akan dilanjutkan jika kelak dia dan Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Hilirisasi adalah program Presiden Joko Widodo yang menekankan pada kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi.

Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Misal, nikel tak lagi diekspor dalam bentuk mentah tapi akan diproses dahulu menjadi barang setengah jadi yang kemudian baru dikirim ke luar negeri.

“Tidak semua masalah itu jawabannya hilirisasi, negara kita masalahnya bukan seputar hilirisasi, drone pestisida, terlalu sempit untuk satu problem yang harusnya bisa dielaborasi solusinya untuk masalah-masalah yang terjadi saat ini,” kata dia.

Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, mengungkapkan upaya menggadang-gadang hilirisasi merupakan cerminan watak ekonomi ekstraktif pemerintah selama ini.

Hal itu memicu banyak masalah, mulai dari ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah, kerusakan hutan dan lahan gambut, pencemaran lingkungan, memperparah krisis iklim.

“Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menggaungkan ekonomi ekstraktif lewat isu nikel dan hilirisasi, sedangkan cawapres 01 Muhaimin Iskandar dan cawapres 03 Mahfud Md. juga tak tegas menyatakan komitmen mereka untuk keluar dari pola-pola yang sama,” ucap Leonard.

Masalah food estate hingga kepulauan seribu di halaman berikutnya…




Sumber: www.cnnindonesia.com