Dalih MNC Group dan Viva Sempat ‘Bandel’, Dibantah Keras oleh Mahfud

TV analog di 222 kota, termasuk Jabodetabek, resmi dimatikan lewat program Analog Switch Off (ASO) Kominfo.

Jakarta, CNN Indonesia

MNC Group dan Viva Group sempat tak mematuhi program suntik mati TV analog atau Analog Switch Off (ASO). Ada sejumlah hal yang membuat kedua pihak keberatan. Apa saja?

Pemerintah menggelar ASO di 230 kabupaten/kota, termasuk Jabodetabek, pada Rabu (2/11) pukul 24.00 WIB. Namun, stasiun-stasiun televisi di bawah MNC dan Viva Group masih bersiaran saat itu.

“Ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang dalam tanda petik tidak mengikuti atau dalam tanda petik membandel atas keputusan pemerintah ini yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, dan tadi juga terpantau TV One serta Cahaya TV,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD, dalam keterangan persnya, Kamis (3/11) malam.

Menurutnya, ASO merupakan perintah undang-undang dan sudah lama disiapkan bersama semua pemilik televisi.

“Terhadap yang membandel secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan Izin Stasiun Radio (ISR) tertanggal 2 November kemarin,” lanjut Mahfud.

Usai ultimatum Mahfud itu, MNC dan Viva mematikan siaran analog mereka pada Kamis (3/11) pukul 24.00 WIB.

Namun demikian, dalam siaran pers mereka, kedua grup media itu tetap mengungkapkan sejumlah alasan keberatan terhadap kebijakan ASO 2 November.

Pengumuman untuk mematikan siaran analog pada Kamis (3/11) disampaikan keduanya bersamaan dengan alasan mereka, di antaranya ketidaksiapan warga.

1. Warga tidak siap

Ketidaksiapan warga Jabodetabek untuk menyambut ASO dijadikan alasan utama oleh MNC Group dan Viva Group untuk tidak melaksanakan ASO.

Menurut Viva, mereka mengetahui tingkat penetrasi masyarakat di wilayah layanan

Jabodetabek terhadap akses siaran digital masih sangat minim.

Sementara itu, MNC Group menyebut tindakan mematikan siaran dengan sistem analog ini dinilai sangat merugikan masyarakat Jabodetabek.

Diperkirakan ada 60 persen warga di wilayah ini yang tidak akan bisa menikmati tayangan siaran TV analog, kecuali dengan membeli set top box atau mengganti dengan berlangganan TV parabola.

Sementara, Mahfud MD mengklaim hampir semua warga sudah siap dengan ASO.

“Ini jangan dikatakan ini tak siap. 98 persen masyarakat sudah siap. Yang tidak siap itu sudah dibentuk posko-posko. Siapa yang belum siap datang ke posko nanti dibantu yang 2 persen [belum dapat STB] dari Jabodetabek. Dan 209 kab kota lainnya. Jadi kita sudah siap semua,” cetus dia, Jumat (4/11).

2. Undang-undang multitafsir

Alasan lain Viva tidak melaksanakan ASO adalah adanya multitafsir Undang-undang akibat upaya hukum yang telah terjadi.

“Masih ada multitafsir terhadap implementasi peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari beberapa upaya hukum,” tulis Viva dalam keterangan resmi.

Senada, dalam siaran persnya, MNC Group mengatakan kebijakan ASO ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

“Dimana dalam salah satu petitum menyatakan secara tegas: ‘Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja’,” menurut keterangan MNC itu.

Selain itu, ada masalah dualisme dalam pelaksanaan ASO. Yakni, ASO dilakukan hanya di Jabodetabek dan tidak serentak secara nasional.

“Meskipun kami tetap tunduk dan taat atas permintaan dari Menkopolhukam Bapak Mahfud MD tetapi demi untuk kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas, kami akan mengajukan tuntutan secara perdata dan/atau pidana sesuai hukum yang berlaku,” kata MNC Group.

Hal ini juga dibantah Mahfud MD. menurutnya, putusan MK tak menyinggung masalah ASO. Selain itu, kebijakan ini sudah disusun jauh sebelum ada putusan MK.

“MK enggak batalkan [aturan soal ASO] itu. Jadi kita siap berdebat soal itu,” jawab Mahfud, saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11).

Menurutnya, aturan soal ASO sudah dibuat jauh sebelum putusan MK. Alhasil, ketentuan Mahkamah tak bisa merevisi aturan yang sebelumnya dibuat alias tak berlaku surut.

“Putusan MK diketok sesudah kebijakan tentang ASO ini sudah jadi kebijakan. Jadi [ASO] ini bukan kebijakan baru,” ucapnya, yang merupakan mantan Ketua MK itu.

“MK kan bilang untuk pelaksanaan UU Ciptaker ini supaya jangan buat kebijakan baru, lho [ASO] ini jauh sebelum kebijakan MK, bahkan sebelum lahirnya UU Ciptaker sudah ada kebijakan digital,” papar dia.

3. Belum dapat surat pencabutan izin

Pada Kamis (3/1)), MNC Group menyatakan pihaknya belum menerima surat tertulis terkait dengan pencabutan Izin Stasiun Radio (ISR) di wilayah Jabodetabek dari pemerintah.

“Sehingga dengan demikian secara hukum tidak ada kewajiban kami untuk melaksanakan Analog Switch Off,” ucapnya.

“Tetapi sekali lagi dikarenakan adanya permintaan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, maka kami akan tunduk dan taat,” imbuhnya.

(lom/arh)



[Gambas:Video CNN]







Sumber: www.cnnindonesia.com