Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menepis sejumlah kritik terkait dugaan ‘borok’ lembaga yang diterima dalam setidaknya dua pekan terakhir, mulai dari dugaan penghilangan jejak Habibie hingga soal anggaran buoy.
Awal Februari, BRIN diberitakan tak menyediakan anggaran khusus untuk alat deteksi tsunami buoy atau InaBuoy. Hal itu mengakibatkan program deteksi dini tsunami InaTEWS terlantar.
Selain itu, lembaga riset ini menuai sorotan usai tak menempatkan nama mantan Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie dalam diorama lini masa sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia di kantornya.
Setelah dua pekan terakhir terbilang ‘silent’, dengan beberapa pengecualian statement bantahan yang singkat, BRIN memberi pernyataan soal isu-isu panas di kantornya, Jakarta, Jumat (10/2).
Berikut rinciannya:
Buoy
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengklaim tak menghentikan anggaran alat deteksi tsunami buoy. Ia menyebut itu tak cocok diterapkan di Indonesia.
“Bukan kita hentikan, [tapi] karena skema anggaran berubah,” ujar dia, di kantornya, Jakarta, Jumat (10/2).
Ia menuturkan “apa yang dilakukan di BRIN dan BPPT itu adalah riset. Jadi kita belum pernah mengoperasiokan alat deteksi dini tsunami. Karena BRIN atau siapa pun tidak akan pernah menjadi operator.”
“Yang jadi operator itu BMKG,” lanjut Handoko.
BRIN sebelumnya juga menyebut sedang mencari alat deteksi tsunami yang lebih murah dan efektif.
Habibie
BRIN juga mengaku tak berusaha menghilangkan jejak Habibie dari sejarah iptek. Nama Habibie bahkan diabadikan untuk Kawasan Administrasi (KA) BRIN di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta.
Selain itu, nama penggagas pesawat terbang made in Indonesia N-250 tersebut menjadi identitas Kawasan Sains dan Teknologi (KST) terbesar BRIN di Serpong, yaitu KST B.J. Habibie.
Senada, Handoko mengaku menjadikan Habibie sebagai inspirasinya.
Meski begitu, iaenggan mengganti diorama atau alat peraga bertuliskan lini masa sejarah riset di Indonesia yang nihil nama teknokrat Habibie.
“Enggak usah, emang kenapa? Halah, wong hanya begitu aja, itu kan sudah dua tahun di situ,” ujar dia, saat ditanya wartawan soal potensi pergantian diorama itu, di kantornya, Jumat (10/2).
Dugaan anggaran hilang
Komisi VII DPR, dalam rapat dengar pendapat dengan BRIN, Senin (30/1) sore, mempertanyakan anggaran program-program terkait masyarakat.
Mereka menyebut program yang menyertakan daerah-daerah pemilihan (dapil) anggota Komisi VII itu baru terealisasi Rp100 miliar dari total anggaran Rp800 miliar.
Menjawab hal itu, Handoko menyatakan usulan program dari Komisi VII DPR senilai Rp800,8 miliar tak ada dalam UU 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023.
“Perlu ditekankan bahwa di dalam UU di atas tidak ada persetujuan DPR RI dan pemerintah atas alokasi Rp800,8 miliar,” kata Handoko, dalam pernyataannya, Jumat (10/2).
“Sehingga akan sangat menyesatkan publik apabila diinformasikan seolah-olah anggaran tersebut telah teralokasi di dalam APBN BRIN, baik pada TA 2022 maupun pada TA 2023.”
Program MBBM
BRIN juga sebelumnya diberitakan ‘menyalurkan’ dana program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM) ke anggota Komisi VII DPR di Kalimantan Utara.
Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Komisi VII sendiri sudah membantahnya.
“Terkait program MBBM, tidak ada anggaran masuk ke DPR,” ungkap Handoko.
Dugaan mutasi peneliti
Handoko mengklaim tidak akan mengusik peneliti atau pegawai yang membocorkan masalah internal lembaga, termasuk soal buoy.
“Teman-teman (peneliti dan pegawai) di BRIN buka borok sendiri, emang ada yang saya apa-apain?” jawab dia, saat ditanya soal potensi mutasi pegawai ‘bocor’, di kantornya, Jakarta, Jumat (10/2).
“Saya panggil (peneliti itu) kamu komplainnya apa. Apa yang dipermasalahkan? Ya ngapain juga [ada pemutasian]. Kita belum pernah melakukan itu,” tuturnya.
Desakan mundur
Komisi VII DPR juga sempat merekomendasikan pencopotan Handoko dari jabatannya usai ada pemberitaan soal dugaan penggunaan dana BRIN oleh DPR di daerah pemilihan (dapil) tertentu.
Laksana Tri Handoko menyerahkan nasib rekomendasi pencopotan dirinya dari jabatan Kepala BRIN kepada Presiden.
“Kalau dicopot namanya usulan, namanya ranah dan keputusan politik dari anggota [DPR], ya boleh-boleh saja, enggak apa-apa,” tandas dia.
(can/lna/arh)
[Gambas:Video CNN]
Sumber: www.cnnindonesia.com
