Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengklaim tak menghentikan anggaran alat deteksi tsunami buoy yang diklaim tak cocok diterapkan di Indonesia.
Hal itu dikatakan terkait kabar kekosongan anggaran khusus untuk perawatan alat dan program deteksi tsunami yang sebelumnya ada di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang kini dicaplok BRIN.
“Bukan kita hentikan karena skema anggaran berubah,” ujar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, di kantornya, Jakarta, Jumat (10/2).
Ia menuturkan “apa yang dilakukan di BRIN dan BPPT itu adalah riset. Jadi kita belum pernah mengoperasiokan alat deteksi dini tsunami. Karena BRIN atau siapa pun tidak akan pernah menjadi operator.”
“Yang jadi operator itu BMKG,” lanjut Handoko.
Menurutnya, buoy merupakan riset untuk membuat pendeteksi tsunami yang baik. Namun, kata dia, alat itu terbilang mahal serta rawan hilang dan gangguan.
“Setelah kita coba buoy banyak dicolong orang, banyak intermitten (sinyal putus-putus) dan lain-lain, sehingga sistem ini belum pas di Indonesia,” klaimnya.
Hal yang sama terjadi pada program deteksi tsunami berbasis kabel optik yang “tidak begitu berhasil”.
“Dan itu sangat mahal. Sehingga BMKG pun keberatan karena [deteksi tsunami] itu harus andal, murah, dan efisien,” lanjutnya.
“Sebagai riset, [buoy] itu menarik, tapi bukan untuk alat pendeteksi tsunami. Di posisi saat ini, kita belum pernah mendeteksi alat tsunami,” kata Handoko.
Sebelumnya, BRIN disebut tak memberikan anggaran khusus buat deteksi tsunami via buoy alias InaBuoy dalam program Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS).
InaTews sendiri dilengkapi dengan dua metode lain di luar buoy, yakni Ina CBT (cable based tsunamimeter), Ina CAT (Indonesia Coastel Acoustic Tomography).
Data-data yang diperoleh dari metode tersebut dikirimkan ke Indonesia Tsunami Observation Center (Ina TOC), di Gedung 1 Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dulunya Gedung 1 BPPT, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta.
Dengan ketiadaan pendanaan khusus buat buoy, tak ada data-data ketinggian muka laut yang dikirimkan.
Selain itu, pusat observasi tersebut juga sudah tidak beroperasi. Padahal, keberadaan Ina-TOC merupakan amanat dari Peraturan Persiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami.
(can/arh)
[Gambas:Video CNN]
Sumber: www.cnnindonesia.com
