Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan nihil anggaran program masyarakat 2022 yang disebut DPR mencapai Rp800 miliar namun cuma terserap Rp100 miliar.
Sebelumnya, Komisi VII DPR, dalam rapat dengar pendapat dengan BRIN, Senin (30/1) sore, mempertanyakan anggaran program-program terkait masyarakat.
Mereka menyebut program yang menyertakan daerah-daerah pemilihan (dapil) anggota Komisi VII itu baru terealisasi Rp100 miliar dari total anggaran Rp800 miliar.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan program masyarakat itu terkait dengan tujuh usulan program untuk masyarakat senilai Rp800,8 miliar dari Komisi VII DPR pada awal pembahasan anggaran BRIN Tahun Anggaran (TA) 2023.
Usulan program itu berbasis pada program-program reguler yang sudah ada di BRIN. Itu terdiri dari delapan skema program mobilitas periset, sembilan skema program pendanaan riset dan inovasi, serta tiga skema program pemanfaatan riset dan inovasi (Fasilitasi Usaha Mikro berbasis Iptek, Inovasi Akar Rumput, Produk Inovasi untuk Masyarakat).
Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu, kata Handoko, pun disampaikan oleh Komisi ke Pimpinan DPR untuk kemudian dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan. Hasilnya adalah UU 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023.
“Perlu ditekankan bahwa di dalam UU di atas tidak ada persetujuan DPR RI dan pemerintah atas alokasi Rp800,8 miliar,” kata Handoko, dalam pernyataannya, Jumat (10/2).
“Sehingga akan sangat menyesatkan publik apabila diinformasikan seolah-olah anggaran tersebut telah teralokasi di dalam APBN BRIN, baik pada TA 2022 maupun pada TA 2023.”
Menurut Handoko, BRIN hanya memiliki alokasi Rupiah Murni (RM) untuk program sebesar Rp921 miliar pasca-penyesuaian otomatis (automatic adjustment).
Diketahui, kebijakan automatic adjustment merupakan wenangan Menteri Keuangan yang diperlukan apabila kondisi perekonomian menuju ke arah yang tidak sesuai dengan asumsi awal.
Kebijakan yang menggantikan upaya refocusing anggaran ini diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022.
“Secara teknis tidak mungkin dapat dialokasikan usulan Rp800,8 miliar. Pengalokasian sebesar Rp800,8 miliar tentu akan berakibat penghentian sebagian besar aktivitas operasional BRIN pada titik paling minimal sekalipun,” cetus Handoko.
Program MBBM
BRIN juga sebelumnya diberitakan ‘menyalurkan’ dana program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM) ke anggota Komisi VII DPR di Kalimantan Urara.
Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Komisi VII sendiri sudah membantahnya.
“Terkait program MBBM, tidak ada anggaran masuk ke DPR,” ungkap Handoko.
Dia menuturkan ini merupakan program reguler untuk melakukan “diseminasi iptek dan pendampingan ke kelompok masyarakat yang membutuhkan”.
Dasarnya adalah surat permintaan dari kelompok masyarakat terkait, dan dieksekusi oleh Tim dari Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN secara at-cost.
“Artinya, BRIN hanya dapat mengeluarkan anggaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan riil di lapangan, dengan satuan biaya mengikuti SBM (Standar Biaya Masukan) yang ditetapkan di PMK 83/2022 tentang SBM TA 2023,” urai dia.
Contohnya, biaya transportasi peserta Rp150 ribu/orang, honor narasumber Rp1,7 juta/jam.
“Sehingga sangat menyesatkan bila diinformasikan BRIN memberikan anggaran pelaksanaan dalam bentuk glondongan per-kegiatan sesuai nilai yang diusulkan,” tepisnya.
Gabungan lima lembaga
Handoko juga menjelaskan postur anggaran BRIN untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 totalnya mencapai Rp6,388 triliun.
Menurutnya, batas tertinggi alias pagu tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan total pagu pada TA 2021 dari lima lembaga yang kini dicaplok BRIN, yaitu Kemristek, BATAN, BPPT, LAPAN, dan LIPI.
“Dari pagu tersebut, BRIN harus mengalokasikan 64 persen untuk operasional yang berisi belanja gaji pegawai dan kebutuhan rutin seperti utilitas (listrik, telepon, internet, air), alih daya untuk kebersihan,” tuturnya.
Pasca-integrasi lima lembaga itu, manajemen BRIN harus mengelola pegawai sekitar 15 ribu ASN di 52 lokasi perkantoran dan 100 lokasi non-perkantoran lainnya.
(can/lna/arh)
[Gambas:Video CNN]
Sumber: www.cnnindonesia.com
