Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Brasil diminta melarang sementara aplikasi media sosial Telegram. Keputusan itu dikeluarkan oleh hakim federal pada Rabu (26/4) waktu setempat.
Pihak pengadilan mengeluarkan keputusan itu usai Telegram dianggap gagal menyediakan informasi yang diminta Kepolisian Federal terkait grup obrolan neo-Nazi. AP melaporkan, langkah ini diambil sebagai usaha untuk menekan angka kekerasan di sekolah.
Setelah keputusan ini, beberapa pengguna Telegram mengaku tak bisa lagi menggunakan aplikasi tersebut. Google dan Apple juga telah diminta memblokir Telegram dari toko aplikasi masing-masing.
“Fakta yang ditunjukan otoritas kepolisian menunjukkan keengganan Telegram bekerjasama untuk investigasi ini,” demikian pernyataan Kepolisian Federal Brasil.
Bukan hanya pemblokiran, pihak pengadilan juga meningkatkan denda harian ke angka US$200 ribu dari sebelumnya US$100 ribu. Hingga saat ini, belum ada komentar dari pihak Telegram terkait pemblokiran dan denda tersebut.
Brasil sedang menghadapi gelombang serangan ke sekolah dalam beberapa waktu belakangan. Pada November lalu, seorang pria dengan pin swastika di dadanya menembak dan membunuh empat orang serta melukai 12 lainnya di sebuah kota kecil di negara bagian Espirito Santo.
Sejak tahun 2000, ada lusinan serangan ke sekolah di mana setengahnya terjadi dalam 12 bulan terakhir. Pemerintah federal Brasil diketahui telah berusaha untuk membasmi kekerasan di sekolah dengan fokus khusus pada pengaruh media sosial yang dianggap jahat.
Hal tersebut terlihat dari pembahasan soal regulasi platform media sosial yang berulang selama pertemuan awal bulan ini antara Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, para menteri, hakim agung, gubernur dan walikota.
Tujuannya adalah mencegah insiden lebih lanjut, terutama membuat Telegram bertanggung jawab karena gagal menghapus konten yang memicu kekerasan.
Berbicara pada pertemuan 18 April, Hakim Agung Alexandre de Moraes menyebut media sosial sebagai “tanah tak bertuan” di mana pengguna masih dapat melakukan tindakan dan ucapan yang ilegal dalam kehidupan nyata.
Alhasil, ia memandang peraturan tersebut diperlukan. Presiden Lula da Silva pun menyuarakan dukungannya terhadap regulasi soal media sosial.
Tahun lalu, de Moraes telah memerintahkan penutupan Telegram secara nasional, dengan alasan Telegram tidak bekerja sama dengan pihak berwenang.
Dia mengatakan dalam keputusannya bahwa Telegram berulang kali mengabaikan permintaan dari otoritas Brasil, termasuk permintaan polisi untuk memblokir profil dan memberikan informasi tentang pengguna.
(lth)
[Gambas:Video CNN]
Sumber: www.cnnindonesia.com
