Aturan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) tak sekadar untuk membatasi penggunaan ponsel ilegal.
Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Standardisasi PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Nur Akbar Said mengatakan penerapan aturan IMEI ponsel berpotensi menambah pendapatan negara sekitar Rp2,8 triliun per tahun.
“Manfaat pengelolaan IMEI berpotensi meningkatkan pendapatan negara kurang lebih sebesar Rp2,8 triliun per tahun dari peredaran ponsel ilegal,” katanya di acara ‘Quo Vadis Pengendalian IMEI?’, di Jakarta, Rabu (23/11).
Ia menjelaskan industri dalam negeri sudah tumbuh, terutama HKT (ponsel, komputer genggam, dan komputer tablet). Dengan demikian hal ini perlu dilindungi dari distorsi.
Perangkat yang masuk ke dalam negeri harus sesuai jalur. Pada 15 September 2020 sistem pendaftaran IMEI mulai beroperasi penuh.
Aturan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perangkat Telekomunikasi yang Terhubung dengan Jaringan Seluler melalui IMEI.
Permen itu juga mewajibkan penumpang untuk mendaftarkan ponsel yang dibeli dari luar negeri.
Lewat data yang dipaparkan Akbar, peningkatan pendapatan negara dari bea masuk perlahan tumbuh. Pada 2019 pendapatan negara mencapai Rp722 miliar.
Pada 2020, pendapatan negara dari bea masuk mencapai Rp1,6 triliun. Pada 2021 angkanya naik lagi menjadi Rp2,3 triliun.
“Di tahun 2022 ini memang belum dihitung karena masih November. Tapi data Juni 2022, pendapatan negara dari bea masuk sudah lebih dari Rp2,3 triliun, melebihi di periode 2021,” tuturnya.
Akbar mengatakan keuntungan dari regulasi IMEI ponsel disebut bisa membantu industri perangkat handphone dalam negeri menjadi terlindungi, karena tidak ada disparitas dari Hp selundupan.
“Produksi Hp dalam negeri juga stabil,” lanjut dia.
Sedangkan di sisi masyarakat, ia menilai aturan IMEI diklaim bisa memberi perlindungan dari penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
Selain itu, regulasi juga bisa mencegah serta mengurangi peredaran HP ilegal yang masuk ke Indonesia.
“Kepastian perlindungan konsumen untuk menekan peredaran ponsel ilegal kurang lebih mencapai 10 juta ponsel per tahun atau sekitar 20 persen,” tandas Akbar.
(can/arh)
[Gambas:Video CNN]
Sumber: www.cnnindonesia.com
