7 Kontroversi BRIN di Era Laksana Tri Handoko, Buoy hingga Isu Habibie

Jakarta, CNN Indonesia —

Dua tahun sudah Laksana Tri Handoko menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Simak deretan kontroversi yang terjadi selama masa jabatannya itu.

Presiden Jokowi melantik Handoko sebagai Kepala BRIN pada 28 April 2021 lewat Surat Keputusan Presiden RI Nomor 19M/2021.

Ia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menggantikan posisi Bambang Brodjonegoro sebelum ada pemisahan nomenklatur antara BRIN dan Menteri Riset dan Teknologi.

Dua tahun pertama kepemimpinannya ini merupakan periode penataan (atau perombakan) organisasi usai meraup banyak lembaga riset mapan ke dalamnya, termasuk Eijkman, LAPAN, LIPI, BATAN, BPPT, hingga litbang-litbang kementerian.

Hal itu berdasarkan UU Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN.

Alhasil, banyak benturan, intrik, hingga konflik kepentingan yang mengemuka. Hal-hal itu sempat memicu desakan agar Handoko mundur dari jabatannya. Namun, yang bersangkutan masih kukuh di kursi BRIN-1.

Berikut beberapa contoh kasus kontroversial BRIN yang memantik perhatian publik selama dua tahun masa jabatannya:

Poster INARI

Isu plagiarisme sempat mengemuka dalam pameran Indonesia Research dan Innovation Expo (InaRI) 2022. Citra robot yang digunakan dalam poster ajang tersebut diduga meniru karakter Nao, robot asal Prancis garapan Aldebaran Robotics.

Pada Minggu (30/10/2022), akun @bkn_sergey_brin membuktikanya lewat perbandingan poster pameran dengan tangkapan layar robot Nao.

Mengenai tudingan tersebut, Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Trina Fizzanty mengatakan ikon robot yang menyerupai robot Nao itu diambil dari situs pngmart.com secara ‘free’ sebagai ilustrasi.

Trina mengaku hanya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang pentingnya kecerdasan artifisial (AI) dan robotika dalam dunia pendidikan.

Dugaan sunat honor survei

Sejumlah petugas survei atau enumerator Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2022 mengundurkan diri lantaran mengaku honornya dipangkas 80 persen.

Masalah ini kian mencuat Desember lalu usai berbagai keluhan muncul di media sosial.

Kabar ini dibantah oleh BRIN. Handoko menyebut belum ada kontrak antara BRIN dan enumerator. Dengan demikian, ia menilai istilah “pemotongan honor” tidak tepat.

“Lo, lah, memang belum berkontrak. Jadi, ya belum ada nominalnya. Karena itu, saya kurang paham dari mana bisa terpotong 80 persen, nominalnya saja belum ada,” kata Handoko, Rabu (9/11/2022).

Handoko juga membantah kabar banyak enumerator SDKI 2022 yang mundur. Menurutnya, BRIN baru memiliki calon-calon enumerator yang mengikuti perekrutan dan pelatihan.

BRIN juga, kata Handoko, belum memberi penugasan kepada calon enumerator tersebut.

Nihil anggaran buoy

BRIN di bawah kepemimpinan Handoko menuai sorotan saat diduga menghentikan program pemantauan tsunami Ina-Tews yang menggunakan alat yang disebut buoy.

Hal itu terlihat dari ketiadaan kegiatan di ruangan pemantau Indonesia Tsunami Observation Center (Ina-TOC) di Gedung Soedjono Poesponegoro, di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat selama satu tahun.

Akibat penghentian itu, buoy tidak lagi mengirim data tinggi muka air laut. Menurut salah seorang sumber, program itu dihentikan karena “tidak dianggarkan secara khusus oleh BRIN.”

Handoko berdalih BRIN tidak menghentikan anggaran alat pendeteksi melainkan “skema anggaran berubah.” Dia juga mengatakan alat itu belum pas diterapkan di Indonesia.